14
Jun
11

DPR bukan sebagai wakil RAKYAT melainkan wakil PARTAI


DPR bukan sebagai wakil RAKYAT melainkan wakil PARTAI

melihat jakarta lowyer club hari ini sangat special dengan tema NUNUN “WANTED” nazarudin kabur… komplit!! ada KPK,Dewan, Kepolisian, perwakilan dari menkopolhumkam, pengamat politik, fahmi idris dan para lowyer serta yang lainnya. setelah melihat tayangan ini jelas sudah, seperi sipoltak bilang terang benerang. TERANG BENERANG KEBOHONGANNYA jelas sekali.

Ada beberapa hal yg saya tangkap; DPR sebagai salah satu tugas utamanya adalah membuat UU gagal membuat prodak yang bagus dan benar, hampir semua prodaknya bisa di plintir. Saya sepakat dengan pak permadi bahwa anggota dewan itu bukan wakil RAKYAT melainkan wakil PARTAI. Secara logika saya setuju dengan pernyataan ini karena efeknya kepada produk UU yg di hasilkan hampir semua UU memihak kepada yang berkepentingan.

Sebagai contoh yg di sebutkan dalam acara lowyer club tadi UU tipikor pasal 21 dan 22 jelas di sebutkan barang siapa yang menghalangi, merintang dan menyembunyikan tersangka maka bisa di kenakan hukuman. Pasal ini jelas sekali tetapi berdasarkan keterangan di jakarta lowyer club tadi pun ada yang menyebutkan bahwa di pasal 101 ktanya bagi keluarga terdekat apa bila melinndungi tersangka maka di lindungi UU karena menyangkut HAM, saya tidak tahu persis seperti apa, tapi saya hanya akan mengomentari begini, ketika seseornag keluarga melindungi keluarganya yg melakukan TIPIKOR itu di lindungi sama hukum. ketika adang darojatun melindungi, menghalangi dan menyembunyikan nunun sebagai istrinya yg telah di tetapkan menjadi tersangka oleh kpk maka adang darojatun di lindungi oleh hukum dengan alasan perlindungan HAM.

Pertanyaannya adalah, ketika adang darojatun melindungi istrinya karena alasan HAM, maka ketika terjadi kasus penyuapan yg katanya dilakukan oleh nunun untuk meluruskan miranda gultom menjadi wakil deputi BI, maka miranda gultom bukan satu2nya calon ada calon yg lain. Ketika seperti itu, apakah kasis ini tidak melanggar HAM karena mematikan hak ajasi orang lain untuk menjadi deputi gubernur BI juga? Di dalam UU teriris pun pasal ini ada tetapi jelas2 bahwa keluarga atau siapapun yg menghalangi tidak ada kata ampun atau khusus semuanya dipidana. Kasus teroris dan tipikor sama2 membahayakan, tapi kenapa perlakuan UU nya berbeda.

Ini menandakan bahwa UU yg di hasilkan oleh DPR mencerminkan tidak mewakili rakyat tetapi hanya mewakili partai. Ada contoh satu lagi yang tidak memihak kepada rakyat. Yaitu UU ketenaga kerjaan yg mengatur tentang UU tenagakerja out sourching. Uu ini sama sekali tidak memihak rakyat, tapi kenapa di sahkan? Saya berasumsi bahwa ini salah satu produk pesanan entah itu eksekutif atau yudikatif tapi kedua2nya jelas berkaitan erat. Ini mencerminkan bahwa secara logika pak permadi benar bahwa anggota dewan itu adalah wakil PARTAI bukan wakil RAKYAT.

Jelasssss banget

Saya bingung harus ngomong apa lagi…. Saking banyaknya kebohongan di negeri ini… Kalau saya bisa menyimpulkan, mungkin saya bisa menyimpulkan seperti ini; karena DPR adalah merupakan wakil PARTAI bukan wakil RAKYAT maka seluruh penyelenggaraan negara hanya akan menguntungkan bagi para penyelenggara negara bukan rakyat karena semua yang duduk di pemerintahan adalah wakil2 PARTAI

Edan….. eeeeedan.., sudah separah ini kah negeri ku tercinta???


0 Responses to “DPR bukan sebagai wakil RAKYAT melainkan wakil PARTAI”



  1. Tinggalkan sebuah Komentar

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s